Ketiga kementerian tersebut, kebetulan, dipimpin elite partai politik. Kementerian Agama dipimpin Surya Dharma Ali, Ketua Umum PPP, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikomandani Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, serta Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin Syarief Hassan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sudah lama publik berasumsi bahwa partai politik menjadikan kementerian yang mereka pimpin sebagai sapi perah untuk menggelembungkan pundi-pundi partai. Ketua KPK Busyro Muqoddas memperkuat anggapan itu. Menurut Busyro, kementerian yang digawangi orang partai rentan menjadi sapi perah.
Politik di Indonesia memerlukan dana bertumpuk, baik untuk memoles diri, memperbaiki citra, ataupun untuk berlaku bak sinterklas membagi-bagi hadiah kepada konstituen. Untuk meraup dana besar, politikus tak segan mengeruk dana negara melalui aneka cara haram.
Tidak mengherankan jika banyak survei menempatkan partai politik dan lembaga legislatif (DPR) sebagai lembaga terkorup. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan bahwa dari 2007-2010 dana bantuan sosial sebesar Rp300 triliun rawan disalahgunakan partai politik.
Sebagian dana itu digunakan untuk keperluan pemilihan umum kepala daerah. Sejatinya survei KPK itu mempertegas apa yang sejak lama menjadi pengetahuan publik.
Namun, yang mengherankan, justru kemunculan Kementerian Agama sebagai lembaga terkorup. Kementerian yang bertugas mengurus moral dan akhlak masyarakat itu dipenuhi suap dan gratifikasi.
Melalui forum ini berulang kali kita ingatkan agar elite partai politik tidak memimpin kementerian karena mereka akan tergoda menguras dana negara untuk menyusui partai. Partai hanya mendukung orang-orang berkarakter menjadi menteri.
Kita memberi apresiasi kepada KPK karena melalui survei itu KPK sudah mengetahui di mana saja koruptor bersarang dan beranak-pinak. Kita pun yakin KPK mulai membidik kementerian dan lembaga-lembaga itu. Kini publik menanti kapan KPK menggelandang orang-orang dari kementerian terkorup itu ke bui.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar